Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Melalui Penilaian Pra FS SPAM
altDalam rangka mendukung pelaksanaan investasi penyelenggaraan SPAM melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam penilaian kelayakan proyek, maka penyelenggara SPAM baik di pusat maupun di daerah perlu didukung dengan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keahlian yang spesifik dalam menilai kelayakan investasi infrastruktur air minum, BPPSPAM menyelenggarakan Workshop Tata Cara Penyiapan dan Penilaian Kelayakan Pra-FS Kerjasama Penyelenggaraan SPAM di Hotel Paragon Kota Surakarta 23-26 Agustus 2017. Workshop yang dibuka oleh Ir. Syamsul Hidayat, MS, anggota BPPSPAM dari Unsur Pelanggan mewakili Plt. Ketua BPPSPAM ini dihadiri oleh undangan dari PDAM Kabupaten Kendal, PDAM Kota Balikpapan, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PDAM Kabupaten Subang, Perum Jasa Tirta 2, PDAM Kabupaten Serang,  PDAM Kota Semarang, PT. Pembangunan Investasi Tangerang Selatan dan Pengembangan SPAM Cipta Karya.
Disampaikan oleh Syamsul bahwa sejalan dengan target Pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015–2019 bahwa target akses aman air minum sebesar 100%, kawasan kumuh 0%, dan akses untuk sanitasi sebesar 100% (100-0-100). Target akses aman air minum pada tahun 2019 sebesar 100% menjadi tantangan dan sekaligus menjadi peluang bagi PDAM untuk meningkatkan cakupan pelayanan. Salah satu tugas dan fungsi BPPSPAM sesuai dengan Perpres 90 tahun 2016 dan Permen PUPR Nomor 36 Tahun 2016 dan Permen tersebut adalah mendorong penyelenggaraan SPAM terutama dalam hal fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan SPAM oleh BUMN dan/atau BUMD dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan SPAM dan peningkatan penyelenggaraan SPAM.

altDitegaskan pula oleh Syamsul bahwa pada tahap penyiapan kerjasama penyelenggaraan SPAM tersebut terdapat beberapa proses yang harus dilalui dan dokumen yang harus dilengkapi pelaku kerjasama sesuai dengan Peraturan Menteri BAPPENAS No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Insfrastruktur. Peraturan yang ada saat ini hanya untuk Kerjasama antar Pemerintah dengan Badan Usaha, akan tetapi peraturan ini juga dapat diadopsi dan disesuaikan menjadi sumber rujukan dalam rangka kerjasama Business to Business.

Pada akhir sambutannya sekaligus pembukaan dimulainya acara Workshop Tata Cara Penyiapan dan Penilaian Kelayakan Pra-FS Kerjasama Penyelenggaraan SPAM ini, BPPSPAM sangat berharap pertemuan ini bermanfaat untuk menangkap peluang-peluang yang ada, menciptakan inovasi, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.(AdSr)

 

GIS BPPSPAM

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini3105
mod_vvisit_counterKemarin5460
mod_vvisit_counterMinggu ini27066
mod_vvisit_counterMinggu lalu29305
mod_vvisit_counterBulan ini112125
mod_vvisit_counterBulan lalu141434
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung4010776

Pengunjung Online : 65
IP anda : 54.224.102.26
,
2017-11-25 14:52