Proyek SPAM SWRO Kota Balikapapan Dibiayai Dengan KPBU
altDirut PDAM Kota Balikpapan, Haidir Effendi memutuskan akan melanjutkan pembangunan proyek SWRO Kota Balikapapan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada saat melakukan kunjungan bersama Dewan Pengawas PDAM (DP PDAM) ke kantor Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) pada Kamis (15/6). Kunjungan PDAM Kota Balikpapan diterima oleh Plt. Anggota BPPSPAM Unsur Pemerintah, Ir. M. Aulawi Dzin Nun MSc; Plt. Anggota BPPSPAM Unsur Pelanggan, Ir. Syamsul Hidayat; Advisory Senior  BPPSPAM, Drs Efendi Mansur, CES dan Ir. Budi Sutjahjo, MT. 
“Sesuai saran dari BPPSPAM sebelumnya, kami akan melanjutkan pembangunan proyek SPAM SWRO Kota Balikapapan dengan KPBU”kata Haidir. Selanjutnya Haidir meminta arahan kepada BPPSPAM terkait langkah-langkah penyelengaraan proyek dengan skema KPBU.
 
Advisory Senior  BPPSPAM, Drs. Effendi Mansur, CES menjelaskan mengingat sudah ada calon badan usaha (BU) pemrakarsa yang berminat melakukan investasi pada proyek SPAM SWRO, maka proyek bisa diteruskan dengan skema KPBU  Unsolicited (prakarasa badan usaha). Salah satu syarat sebuah proyek dapat menjadi unsolicited berdasar Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 adalah proyek harus layak secara ekonomi dan finansial sehingga tidak membutuhkan dukungan pemerintah dan proyek yang bersangkutan harus terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan.
 
altSelanjutnya BU pemrakarsa harus membuat dokumen pra studi kelayakan/Feasibility Study (FS) untuk disampaikan kepada PDAM sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk direview dan dilakukan pengesahan apabila sudah layak diterima. FS yang disusun oleh calon pemrakarsa dapat dimungkinkan ditolak oleh PJPK apabila dianggap tidak layak.
 
Namun apabila PJPK menentukan FS layak diterima maka FS dapat disetujui dan melanjutkan proses ke pelelangan secara terbuka. BU pemrakarsa dapat memilih salah satu kompensasi berupa pemberian tambahan nilai 10 persen; pemberian hak untuk melakukan penawaran kepada penawar terbaik (right to match) atau pembelian prakarsa KPBU dan hak kekayaan intelektual yang menyertainya.
 
Selanjutnya Plt. Anggota BPPSPAM unsur Pemerintah, Ir. M. Aulawi Dzin Nun MSc menegaskan bahwa sepanjang proses proyek KPBU dan B to B yang dijalankan oleh PJPK masih sesuai dengan regulasi maka BPPSPAM dapat memberikan pendampingan namun apabila diluar dari itu maka BPPSPAM tidak dapat memberikan pendampingan.
 

GIS BPPSPAM

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini2951
mod_vvisit_counterKemarin4173
mod_vvisit_counterMinggu ini11676
mod_vvisit_counterMinggu lalu33536
mod_vvisit_counterBulan ini80883
mod_vvisit_counterBulan lalu139702
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung3833592

Pengunjung Online : 70
IP anda : 54.81.110.114
,
2017-10-18 14:40