Pemkab Harus Evaluasi PDAM
REDELONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah diminta untuk segera mengevaluasi kinerja PDAM Tirta Bengi. Persoalan yang telah timbul, mulai dari gaji sejumlah petugas yang belum dibayar selama setahui sampai beberapa kampung tidak lagi teraliri air dari PDAM.

Aktivis Gerakan Masyarakat Bener Meriah (Gema-BM), Surya Apra, Sabtu (10/6) menyatakan hal pertama yang harus dievaluasi adalah Direktur PDAM Tirta Bengi. Dia menilai, permasalahan gaji pegawai yang belum dibayar selama setahun dan terputusnya suplai air ke beberapa kampung di Bener Meriah merupakan tindakan yang tidak bisa ditolelir.
Dia menyatakan PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga Pemkab Bener Meriah memiliki hak untuk menindaklanjuti dan menuntaskan berbagai masalah. “Pemerintah harus serius menanggapi ini, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika tidak diselesaikan akan berdampak kepada kehidupan sehari-hari masyarakat,” kata Surya.

Disebutkan, Pemkab Bener Meriah juga harus segera melakukan sidak ke PDAM Tirta Bengi untuk menelusuri penyebab pegawai tidak digaji. Hal lainnya, pendistribusian air ke beberapa wilayah yang beberapa bulan terakhir ini mengalami krisis air bersih.

“Semua harus segera dievaluasi, termasuk direkturnya juga, jika tidak becus mengelola perusahan air itu, maka sudah selayaknya dicopot,” ujarnya. Dia menilai pemerintah lalai dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, khusus persoalan air bersih.

“Jika pemerintah sigap dan tanggap, maka persoalan air dan pegawai PDAM dapat diselesaikan, walau telah mengangkangi tanggungjawab memberi hak kepada seluruh pegawai,” ujarnya. Disebutkan, pemkab juga harus mengeluarkan surat rekomendasi untuk menyelematkan perusahan milik daerah ini.

“Bisa melalui suntikan dana untuk menyelesaikan masalah tersebut, hingga menelusuri apa-apa saja yang menjadi kebutuhan PDAM untuk terus bertahan dan mandiri,” ucapnya.

Dilansir sebelumnya sebagian besar pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bengi, Bener Meriah belum menerima gaji selama setahun. Para pelanggan yang enggan membayar tagihan rekening, bahkan ada yang menunggak telah menyebabkan tidak adanya biaya ooperasional PDAM, termasuk untuk perbaikan jaringan yang rusak.

Bendahara PDAM Tirta Bengi, Abdu Syam, Jumat (9/6) kepada Serambi mengatakan puluhan pegawai belum menerima gaji setahun, dari 2016 sampai 2017. Dia beralasan, pendapatan yang diperoleh dari hasil penagihan rekening belum bisa membayarkan gaji para pegawai.

“Karena tersendatnya pembayaran dari pelanggan, maka puluhan pekerja PDAM milik pemeritah daerah ini tidak menerima gaji hampir setahun,” kata Abdu Syam. Dia menjelaskan jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembayaran gaji mencapai ratusan juta rupiah, tetapi pendapatan dari pembayaran tagihan hanya puluhan juta rupiah.

Sumber :  Serambi
 

GIS BPPSPAM

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1967
mod_vvisit_counterKemarin5027
mod_vvisit_counterMinggu ini16311
mod_vvisit_counterMinggu lalu32344
mod_vvisit_counterBulan ini64344
mod_vvisit_counterBulan lalu142297
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung4101285

Pengunjung Online : 57
IP anda : 54.227.126.69
,
2017-12-14 11:45