BPPSPAM Fasilitasi Penyusunan Business Plan PDAM Kabupaten Takalar
Pada tahun 2015 BPPSPAM telah melakukan pendampingan terhadap 28 PDAM terkait penyusunan business plan. Salah satu PDAM yang difasilitasi tersebut yakni Kabupaten  Takalar Sulawesi Selatan.

Penyusunan business plan ini dilakukan oleh tim business plan PDAM dan BPPSPAM dengan beberapa tahapan, diawali dengan memberikan pemahaman dasar penyusunan business plan. Selanjutnya pendampingan dan pembahasan dilakukan secara intens kepada masing-masing PDAM hingga finalisasi dokumen.

Dokumen business plan yang sudah selesai dan dianggap layak dari sisi aspek teknis dan keuangan ini, disampaikan kepada pejabat dari stakeholder PDAM kabupaten tersebut di Hotel Swissbell Inn Makassar, Selasa, (8/12/2015). Saat mempresentasikan program-program PDAM 5 tahun ke depan yang termuat dalam business plan tersebut, Direktur Utama PDAM Takalar Hasrullah A.Haris menjelaskan  bahwa dalam upaya memenuhi cakupan pelayanan dan kinerja PDAM kedepan, perlu dilaksanakan program optimalisasi dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) PDAM dengan jumlah investasi sebesar Rp 122 milyar. Investasi yang mencapai ratusan milyar ini sumber pembiayaannya  berasal dari dana PDAM, APBN, dan APBD.

Business plan merupakan alat yang sangat penting bagi suatu perusahaan seperti PDAM, karena didalamnya terdapat rencana program dan kegiatan termasuk rencana pengembangan SPAM yang memuat rencana investasi dan sumber pembiayaan.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya keterbatasan pendanaan baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah maka sumber-sumber pembiayaan yang direncanakan dalam business plan tersebut dari beberapa sumber pembiayaan meliputi APBN, APBD, PDAM, perbankan dan swasta.

Penyusunan business plan perlu dukungan pemerintah daerah, mengingat business plan merupakan suatu alat dan pegangan bagi perusahaan yang didalamnya terdapat program, rencana investasi dan rencana sumber pembiayaan. Selain itu business plan juga harus disepakati oleh para stakeholder di daerah dan memerlukan kebijakan dari pemerintah daerah. Dengan adanya dukungan pemerintah daerah nantinya business plan  akan menjadi landasan atau acuan program yang akan dipegang oleh PDAM.

Agar dokumen business plan ini dapat direalisasikan maka perlu adanya  komitmen bersama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai program dan kegiatan, sumber pembiayaan dan tarif air minum. Hal ini diperlukan untuk mempercepat pengembangan SPAM sebagai upaya untuk peningkatan cakupan pelayanan air minum, dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMN 2015 – 2019, yakni akses aman air minum 100 persen secara nasional di tahun 2019 mendatang.

Acara pemaparan mengenai business plan tersebut  ditutup dengan penandatangan berita acara dengan instansi terkait baik dari maupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta Karya dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Irn/Hen
 

SIM SPAM
GIS BPPSPAM

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1299
mod_vvisit_counterKemarin4723
mod_vvisit_counterMinggu ini6022
mod_vvisit_counterMinggu lalu26090
mod_vvisit_counterBulan ini50511
mod_vvisit_counterBulan lalu73464
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung2912515

Pengunjung Online : 59
IP anda : 54.158.127.188
,
2017-02-27 06:48