Investasi

Perbaiki Manajemen PDAM, BPPSPAM Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Utang
altData Kementerian Keuangan menunjukkan hingga saat ini utang PDAM d Indonesia mencapai Rp 3,024  triliun. Jumlah tersebut terdiri dari utang pokok Rp 848 milyar dan utang non pokok Rp 2,18 triliun. Untuk menyelesaikan utang PDAM, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu  meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan untuk melakukan upaya percepatan penyelesaian utang tersebut. Sehubungan dengan hal itu Plt. Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Sri Hartoyo mengatakan program percepatan restrukturisasi utang PDAM yang difasilitasi BPPSPAM, merupakan  terobosan perbaikan manajemen PDAM.

Bentuk fasilitasi yang dilakukan salah satunya dengan menggelar workshop percepatan dan rekonsiliasi restrukturisasi utang PDAM di Tangerang, 3-4 Desember 2015. Kegiatan ini diikuti 46 PDAM diantaranya Kota Pasuruan, Kota Bandar Lampung, Kota Samarinda, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Merangin, Kabupaten Barru, Kabupaten Indramayu, dan Kota Padang.

Lebih lanjut Sri menjelaskan sejak tahun 2012 pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mencanangkan program restrukturisasi utang dan pada tahun itu juga Kementerian PU pada saat itu melakukan fasilitasi pendampingan. Setelah 3 tahun program restrukturisasi utang berjalan, Presiden meminta dilakukan percepatan penyelesaian utang tersebut.

“Kementerian PUPR sangat mendukung upaya percepatan penyelesaian utang, karena bila tunggakan non pokok dan beban pajak restrukturisasi dihapuskan maka PDAM dapat menggunakan dana internalnya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan ini sejalan dengan pemenuhan target 100-0-100 di akhir tahun 2019,” tutur Hartoyo saat membuka kegiatan yang diadakan Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan (PEKP) yang dibawah pimpinan Plt. Kepala Bidang PEKP BPPSPAM Emah Sudjimah.

Percepatan penyelesaian utang menurutnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PDAM, karena perlu komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah sebagai pemilik PDAM. “Fasilitasi percepatan restrukturisasi utang ini tentunya harus dapat dimanfaatkan sebagai salah satu terobosan untuk memperbaiki manajemen PDAM,” ujarnya.  

Direktur Sistem Manajemen Investasi (SMI) Ditjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ari Wahyuni saat memberikan paparan mengatakan Kemenkeu merekomendasikan  beberapa langkah penyelesain utang PDAM diantaranya penyelesaian pelunasan utang pokok menggunakan dana PDAM atau dana dari pemerintah daerah dan debt swap to eguity/menukar utang PDAM menjadi penyertaan modal. ”Pembayaran utang pokok PDAM oleh pemda dalam bentuk penyertaan modal ke PDAM yang dianggarkan dalam APBD 2016,” tegasnya.

altPenghapusan utang non pokok dengan dasar perhitungan Cut Off Date (COD) per 30 Juni 2015. Penghapusan secara mutlak dapat dilakukan tanpa menunggu 2 tahun setelah penghapusan bersyarat. Dikatakannya juga setelah dilakukan penghapusan utang akan dilakukan pembenahan manajemen PDAM, dengan cara PDAM wajib mencapai kinerja tertentu  dalam bentuk key performance indicator (KPI), dan dimonitor oleh tim terpadu yang melibatkan Kemenkeu, Kementerian PUPR, Kemendagri, dan BPKP.

Wali Kota Palembang Harnojoyo berharap pemerintah pusat segera merealisasikan penghapusan utang non pokok PDAM. Karena menurutnya hal itu dapat memberatkan, padahal PDAM Tirta Musi Palembang sedang melakukan pengembangan untuk menambah cakupan pelayanan yang saat ini telah mencapai 83 persen.”Total utang PDAM Kota Palembang Rp 391 milyar adalah utang pokok, bunga dan denda yang sudah dibayar Rp 201 milyar, tinggal Rp 190 milyar yang direkstrukturisasi dan itu merupakan utang non pokok. Kita minta dihapuskan,”tegasnya. Bila utang non pokok tidak dihapuskan menurut Harnojoyo akan berdampak pada upaya PDAM untuk mencapai target akses air minum 100 persen aman di tahun 2019.

Direktur Utama PDAM Tirta Musi Palembang Cik Mid juga meminta agar pemerintah memperpanjang Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang penjaminan dan subsidi bunga pemerintah,  agar Palembang dapat menambah sambungan rumah. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Turut hadir Plt. Wali Kota Samarinda, Wakil Wali Kota Pontianak, dan Wakil Bupati Merangin, dan DPRD. Sementara dari BPPSPAM yang hadir diantaranya Plt. Sekretaris Monhilal dan Anggota BPPSPAM Syamsul Hidayat. Hen/Irn


 

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini2708
mod_vvisit_counterKemarin4458
mod_vvisit_counterMinggu ini22487
mod_vvisit_counterMinggu lalu26564
mod_vvisit_counterBulan ini107097
mod_vvisit_counterBulan lalu101716
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung3140794

Pengunjung Online : 59
IP anda : 54.81.71.8
,
2017-04-29 16:16